Desak-desakan Calon Bupati, Perlukah?

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu perwujudan dari prinsip demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mengelola daerah mereka, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Proses ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi refleksi dari aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pembangunan dan kesejahteraan di daerah masing-masing

Proses pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi yang krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Perhelatan politik 5 tahunan ini menjadi titik nol estafet kursi kepemimpinan, di mana setiap calon pemimpin baru berlomba meraih simpati masyarakat dengan argumentasi program yang nyata ataupun hanya sekedar manipulatif.

Di Polewali Mandar sendiri, riuh renda perhelatan pilkada serentak 2024 semakin terdengar, nama-nama bakal calon sudah banyak dimention dalam obrolan warung kopi, baliho-baliho berukuran 3 meter sudah mulai mengurangi estetika pinggiran jalan, dan para pendukung, cukong dan penjilat dari masing-masing bacalon pun sudah saling lempar pertanyaan dan sanggahan di sosial media, dari yang argumentatif dan ilmiah hingga yang hanya bacotan dan makian.

Trending

Ibunda: Sebuah Perlawanan dari Dapur Kaum Tertindas

Melihat keriuhan kolom komentar dari media mainstream @polman_update, ada beberapa orang yang menghendaki adanya event tertentu semacam dialog terbuka di mana masyarakat diperhadapkan langsung pada calon-calon yang ada kemudian dengan prinsip demokrasi mengulitinya dengan kritis. Dari sana kita bisa melihat sejauh apa keseriusan dari para calon ini untuk maju pada kontestasi politik pilkada serentak 2024 di Polewali mandar.

Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi dasar mengapa face to face masyarakat dengan para calon bupati ini penting terselenggara;

Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu alasan utama pentingnya dialog terbuka ini adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dalam sebuah demokrasi, calon pemimpin harus terbuka mengenai rencana dan strategi mereka untuk memajukan daerah. Dialog terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana visi dan misi yang disampaikan realistis dan dapat diimplementasikan. Selain itu, ini juga menjadi ajang bagi calon untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

Menjembatani Kesenjangan Informasi

Kesenjangan informasi antara calon bupati dan masyarakat seringkali menjadi penghalang dalam pemilihan yang berkualitas. Masyarakat sering kali hanya mendapatkan informasi sepihak melalui media kampanye yang seringkali bersifat satu arah dan promosi semata. Dengan menghadirkan calon dalam dialog terbuka, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung dan memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif. Ini juga membantu mengurangi misinformasi dan propaganda yang bisa menyesatkan pemilih.

Menggali Kedalaman Visi dan Misi

Melalui dialog terbuka, visi dan misi setiap calon bupati dapat diuji lebih dalam. Masyarakat dapat menanyakan detail dari program-program yang ditawarkan, bagaimana rencana implementasinya, sumber daya yang dibutuhkan, serta potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemampuan calon dalam merencanakan dan mengeksekusi program-program tersebut. Misalnya, sebuah visi tentang pembangunan infrastruktur harus disertai dengan strategi pendanaan yang jelas dan realistis.

Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif

Dialog terbuka juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam proses pemilihan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Partisipasi ini tidak hanya dalam bentuk memberikan suara, tetapi juga dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan setelah pemilihan. Masyarakat yang aktif dan kritis adalah modal penting dalam menjaga pemerintahan yang bersih dan responsif.

Meningkatkan Legitimasi Pemimpin Terpilih

Pemimpin yang terpilih melalui proses yang transparan dan partisipatif akan memiliki legitimasi yang lebih kuat. Masyarakat akan merasa bahwa pemimpin tersebut benar-benar mewakili kepentingan mereka karena telah melalui proses pengujian yang ketat. Ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, serta untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Dialog terbuka yang saya maksud di sini bukanlah semacam dialog atau debat kusir para calon di televisi atau media mainstream lainnya, melainkan dialog terbuka yang diinisiasi oleh gabungan komunitas dan individu-individu yang sadar bahwa pemilihan kepala daerah bukan hanya sekedar momentum 5 tahunan melainkan lebih dari bagaimana menentukan masa depan suatu daerah untuk 5 tahun kedepannya.

Juga debat ini seharusnya tidak ditumpukan pada instansi, Lembaga atau organisasi yang sarat kepentingan. Terlebih organisasi-organisasi mahasiswa yang berwatak broker.

Dialog terbuka dan tatap muka langsung dengan masyarakat memiliki arti penting yang tidak boleh diabaikan. Dialog ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana vital untuk memastikan bahwa visi dan misi setiap calon dapat diuji dan dipahami secara mendalam oleh masyarakat.

Menghadirkan semua calon bupati Polewali Mandar dalam dialog terbuka dan tatap muka langsung dengan masyarakat adalah langkah penting dalam memastikan pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya soal pemenuhan prosedur demokrasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Melalui dialog terbuka, visi dan misi setiap calon dapat dikuliti dan diuji, memberikan masyarakat gambaran yang lebih jelas mengenai calon pemimpin mereka. Dengan demikian, pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar merupakan representasi dari kehendak dan kepentingan masyarakat Polewali Mandar.

Maka untuk itu dialog terbuka atau desak-desakan calon ini penting agar tak menemui kuldesak atau jalan buntu di hari esok.