Refleksi HUT 65 Polman: dari Sampah Hingga Defisit dan Hutang

Polman, kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat, kini telah berumur 65 tahun. Umur yang sudah cukup matang untuk terbebas dari masalah klasik di setiap daerah, yaitu persoalan sampah hingga defisit anggaran dan hutang yang membelit keuangan daerah.

Momen ini, melahirkan banyak harapan dan refleksi, namun refleksi itu lebih banyak menunjukkan kepasrahan atas berbagai macam polemik yang tengah dihadapi oleh daerah yang dikenal dengan potensi alamnya yang luar biasa.

Tentu kita bisa berspekulasi, bahwa apa yang tengah dihadapi hari ini merupakan hal yang sudah tentu ada di setiap daerah, sebagai cermin dari ketidaksempurnaan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan suatu daerah. Namun, hal demikian tidak kemudian menjadi pembenaran untuk membuat proses penyelesaian setiap persoalan menjadi lamban dan terkesan lari dari tanggungjawab.

Salah satu isu yang paling mencolok di Polman, bahkan sejak beberapa tahun sebelum Pilkada serentak terselenggara adalah masalah sampah. Meskipun sudah ada upaya untuk mengelola sampah, mulai dari penyediaan tempat sampah hingga kampanye kebersihan, permasalahan sampah masih menjadi pemandangan yang tidak terhindarkan di sejumlah sudut kecamatan hingga desa dan kelurahan di Polman.

Trending

Ibunda: Sebuah Perlawanan dari Dapur Kaum Tertindas

Sampah yang kian menggunung menjadi pemandangan yang setiap perayaan HUT Polman, seolah menjadi maskot daerah yang sampai hari ini masih belum menemui titik terang penyelesaiannya. Persoalan sampah di Polman bahkan menjadi bungkusan politik pada Pilkada serentak kemarin, bahkan sampah menjadi polemik yang paling sering di mention dalam debat-debat calon Bupati hingga Gubernur Sulbar kemarin.

Berbagai komunitas, lembaga dan organisasi kepemudaan bahkan sudah beberapa kali  melakukan aksi demonstrasi guna menyikapi persoalan ini. Namun lagi-lagi, ada banyak alibi yang yang dimunculkan oleh pemangku kebijakan sebagai respon.

Dalam beberapa kesempatan, Pemda menegaskan telah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah, bahkan sampai memunculkan isu pembukaan lahan baru untuk penempatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau wacana untuk membuka kembali TPA Paku yang telah ditutup masyarakat setempat secara paksa. Dari semua hal tersebut, nampaknya belum sepenuhnya mampu membawa Polman menuju perayaan hari ulang tahun dengan hadiah terbebas dari tumpukan sampah.

Selain masalah sampah, Polewali Mandar juga tengah bergulat dengan persoalan lain yang tidak kalah seksi untuk dibahas; defisit anggaran dan polemik hutang Pemda.

Di tengah upaya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada keterbatasan dana yang menghambat kelancaran berbagai program. Defisit anggaran ini memperburuk ketimpangan pembangunan, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin, sementara pembangunan infrastruktur vital dan program peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan sering kali terabaikan.

Beban keuangan daerah yang semakin berat ini tidak hanya berimbas pada lambatnya pembangunan, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara daerah-daerah yang lebih maju dan yang tertinggal. Polman, yang seharusnya menjadi daerah yang berkembang pesat berkat sumber daya alamnya yang bisa jadi potensi yang luar biasa, justru terhambat oleh pengelolaan keuangan daerah yang kurang efektif.

Tidak hanya defisit anggaran, masalah hutang juga menjadi persoalan serius yang kini dihadapi oleh Pemda Polman. Hutang yang terus menumpuk menambah beban keuangan daerah dan mempersulit upaya untuk melakukan pembangunan yang signifikan. Kabar hutang yang kian bersaut-sautan dari masyarakat justru direspon dengan saling melempar tanggungjawab antar pemangku kebijakan yang lama dan yang baru. Hal itu yang kemudian semakin menambah beban dan seolah menunjukkan sedikit kemungkinan adanya upaya pelunasan hutang-hutang tersebut, terlebih pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas dan belum mampu menjadi andalan untuk menyelesaikan berbagaimacam persoalan.

Nampaknya seluruh persoalan ini akan kembali dibebankan dan diwariskan pada pemerintah yang baru akan dilantik, sebagaimana yang telah terjadi setiap pemindahan estafet kekuasaan.

Namun, bagaimana pun pemerintah berupaya menyelesaikan berbagaimacam persoalan ini, dalam jangka panjang, kondisi ini bisa berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pinjaman dan memprioritaskan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan PAD melalui pemaksimalan potensi ekonomi lokal harus menjadi fokus utama agar Polewali Mandar tidak terperangkap dalam lingkaran hutang yang semakin sulit untuk keluar.

Hari ulang tahun ke-65 Polman seharusnya menjadi momen untuk tidak hanya merayakan kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengevaluasi masalah yang masih dihadapi. Dari sampah yang berserakan hingga defisit anggaran dan polemik hutang pemda, tantangan besar menanti untuk diatasi. Dengan adanya keseriusan dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah, serta dukungan penuh dari masyarakat, Polman memiliki potensi besar untuk bangkit dan menjadi daerah yang lebih sejahtera. Semoga dengan tema HUT kali ini “Maju, sehat, cerdas berintegritas untuk Polman lebih baik” mampu direalisasikan dengan sebaik-baiknya.